nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar para pengelola anggaran agar dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan baik karena jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, harus ada prioritas target. 

“Kami di Kementerian Keuangan di satu sisi mendengar segala aspirasi Kementerian/Lembaga, Pemda, masyarakat yang semuanya membutuhkan banyak hal. (Tapi) di sisi lain, kami tetap menjaga agar APBN kita harus sehat untuk bisa memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Menkeu memaparkan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2020 di Gedung Saleh Afif, Selasa (30/04). 

• Perkuat Industri Tekstil Indonesia, Wamenkeu Anggito Ajak Diskusi Asosiasi Pengusaha Tekstil
• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, Menkeu mengatakan cara mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas belanja negara.  

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan untuk 2020, tema kebijakan fiskal adalah mengakselerasi daya saing melalui penguatan kualitas SDM. Bonus demografi yang akan dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk mampu menembus batas dari negara berpendapatan menengah (middle income country) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country). 

“Kita perlu inves pada SDM saat ini, sehingga yang sekarang muda nanti saat mencapai usia produktif, dia betul-betul produktif dan bisa menjadi pilar bagi keluarganya,” jelasnya lagi. 

Menkeu juga menjelaskan pentingnya dukungan infrastruktur seperti sekolah, sanitasi air bersih, dan penyediaan layanan kesehatan untuk bersama-sama mendorong peningkatan kualitas SDM. Untuk itu, ia mengajak para pengelola anggaran, terutama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mulai mempelajari skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar pembangunan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik).  

Menkeu menambahkan, melalui Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu antara lain PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Kemenkeu siap memberikan bantuan untuk Pemda dan K/L.